 |
| Foto Ilustrasi Knalpot Brong |
Serang, WartaHukum.com - Razia knalpot brong (knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis) sedang digencarkan oleh pihak kepolisian di berbagai daerah di Indonesia pada November 2026. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, kenyamanan warga, serta merespons keluhan masyarakat terkait suara bising yang mengganggu ibadah dan lingkungan.
Penggunaan knalpot brong melanggar aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 285 Ayat (1) juncto Pasal 106 Ayat (3). Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Selain tilang dan penyitaan, pengendara biasanya diminta langsung melepas knalpot yang tidak sesuai standar di lokasi.
Penggunaan knalpot brong sangat marak di kawasan Perumahan Hunian Warisan Bangsa (HWB) terutama pada malam minggu, anak-anak muda banyak yang kongkow di kawasan Hunian Warisan Bangsa (HWB) Kragilan menggunakan sepeda motor knalpot brong.
penggunaan knalpot brong bukan hanya persoalan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menyangkut ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Terlebih, banyak keluhan yang disampaikan warga terkait kendaraan berknalpot brong yang kerap melintas di kawasan permukiman dan fasilitas umum.
Menurut salah satu warga ciujung city yang namanya enggan disebutkan, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera kepada para pelanggar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas.
Ia juga berharap aparat tidak hanya mengedepankan sosialisasi, tetapi melakukan langkah-langkah konkret melalui pengawasan dan penertiban secara berkala.
“Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kebisingan yang mengganggu. Karena itu, penegakan aturan terkait knalpot brong harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
(Red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar