Serang, WartaHukum.com - Seorang ibu rumah tangga berupaya melakukan penyeludupan obat terlarang ke dalam Rutan kelas IIB Serang, upaya penyelundupan obat terlarang ke dalam Rutan kelas IIB Serang dapat digagalkan oleh petugas Rutan Kelas IIB Serang, Rabu (18/11/2026).
Pelaku penyelundupan obat terlarang di Rutan Kelas IIB Serang merupakan ibu rumah tangga, obat terlarang yang diselundupkan ke Rutan kelas IIB Serang merupakan pesanan suaminya yang ditahan di Rutan Kelas IIB Serang.
Sebanyak 50 butir obat terlarang berjenis Hexymer hendak akan diselundupkan ke dalam Rutan kelas IIB Serang, petugas Rutan kelas IIB Serang yang berhasil menggagalkan obat terlarang tersebut menyerahkan pelaku kepada pihak Satresnarkoba Polres Serang Kota.
Menurut informasi yang didapat, bahwa pelaku penyelundupan obat terlarang di Rutan Kelas IIB Serang telah dilepas oleh pihak Satresnarkoba Polres Serang Kota.
" Infonya sudah dilepas oleh Polres Serang kota, Obatnya Heximer sebanyak 50 butir," ujar narasumber yang namanya enggan disebutkan, Kamis (19/11/2026).
Sementara itu IPDA Dede Candra, S.H Kanit 1 Satresnarkoba Polres Serang saat menelpon awak media mengatakan, sudah saya jelaskan ke Pak H. Rahmat, kalau gak ke kantor aja Om, ujar IPDA Dede Candra, S.H, Kamis (19/11/2026).
Tindakan penyelundupan obat terlarang, baik berupa narkotika, psikotropika, maupun obat-obatan keras daftar G tanpa izin merupakan tindak pidana yang tetap diproses secara hukum oleh kepolisian dan kejaksaan.
Narkotika dan Psikotropika. Jika barang yang diselundupkan adalah narkotika atau psikotropika, pelaku (baik pengunjung, kurir, maupun oknum) dijerat dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (seperti Pasal 111, 112, atau 114 tentang penguasaan, penyimpanan, atau peredaran narkotika) dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup atau hukuman mati.
Obat-obatan Keras Tanpa Izin (Daftar G). Jika obat yang diselundupkan berupa obat keras (seperti pil koplo, tramadol, atau trihexyphenidyl) tanpa izin edar atau resep sah, pelaku dapat dijerat dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait praktik kefarmasian dan peredaran sediaan farmasi ilegal, dengan ancaman pidana penjara hingga belasan tahun dan denda miliaran rupiah.
(Red)

Tidak ada komentar:
Tulis komentar